JAKARTA – Trust Indonesia mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk bersikap menjaga netralitas pemerintah dalam penyelenggaraan pilpres 2024. Pasalnya menurut Trust Indonesia, netralitas Jokowi merupakan langkah penting untuk menyatakan pemilu di Indonesia legitimate atau memiliki legitimasi.
“Kami kira Pak Jokowi harus betul-betul menjaga tuntutan netralitas yang diinginkan oleh semua pihak. Karena netralitas itu syarat dari penyelenggaraan pemilu. Jika pemilu tidak dilakukan dengan netral maka pemilu tersebut tidak akan legitimate,” kata Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Azhari Ardinal dalam keterangan tertulis, Selasa (30/1) siang.
Azhari pun menekankan ihwal pentingnya legitimasi tersebut. Alasannya, tanpa legitimitasi, pemerintahan yang terpilih nantinya tidak mendapat dukungan dari dunia internasional. Dalam kondisi demikian, ungkap dia, banyak dampak negatif yang bakal diterima Indonesia.
“Ada banyak contoh pemilu tidak legitimate di negara lain. Misalnya di Venezuela di era Maduro yang dinilai tidak legitimate dan kredibel karena dilaksanakan dalam situasi yang tidak netral dan tidak bebas. Akibatnya, Venezuela dikucilkan dan dijauhkan dari pergaulan dunia. Saya tidak mau Indonesia juga ikut dikucilkan oleh dunia internasional hanya karena pemilunya yang dianggap tidak legitimate,” ujarnya.
Belakangan, indikasi ketidaknetralan Jokowi semakin menguat. Usai menyatakan Presiden boleh berpihak dan mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) di Lanud Halim pekan lalu, Jokowi kembali bertemu dengan Capres Prabowo Subianto di Magelang, Senin (29/1) siang. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga bahkan secara khusus sempat menjelaskan pernyataannya terkait keberpihakan seorang Presiden dalam pemilu 2024 merujuk aturan UU Pemilu terbaru.